Bupati Kotabaru H. Muhammad Rusli, S.Sos., melakukan audiensi ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia melalui Direktorat Rencana Perubahan Kawasan Hutan dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (RPKHPWPH) di Jakarta, Selasa (29/09/2026).
Audiensi tersebut membahas permohonan dukungan pemanfaatan kawasan konservasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur prioritas daerah, yakni pelabuhan penyeberangan baru milik Pemerintah Daerah.
Bupati menjelaskan, Kabupaten Kotabaru terdiri dari dua wilayah, yakni Kotabaru Kepulauan dan Kotabaru Daratan yang berada di Pulau Kalimantan. Selama ini konektivitas antara kedua wilayah masih terkendala, terutama pada sektor penyeberangan.
Saat ini, penyeberangan yang ada hanya mengandalkan dua pelabuhan swasta yang berada di sisi kanan dan kiri, dengan kapasitas yang sangat terbatas. Sementara arus penyeberangan masyarakat terus meningkat pesat.
“Kita terkendala di penyeberangan. Pelabuhan yang ada sekarang adalah milik swasta dan kapasitasnya terbatas. Masyarakat sangat mengharapkan adanya pelabuhan milik Pemda yang bisa diakses dengan mudah,” ucapnya.
Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru merencanakan pembangunan pelabuhan baru di posisi tengah, di antara pelabuhan penumpang dan pelabuhan angkutan minyak yang sudah ada. Pelabuhan tersebut nantinya akan dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) dengan prinsip dari daerah untuk masyarakat.
“Kehadiran kita di sini ingin membuat pelabuhan, namanya Pelabuhan Pemda Kotabaru. Nanti akan kita usahakan feri-feri Pemda Kotabaru dan ini nanti dikelola oleh (Perusda) Perusahaan Daerah, jadi daerah untuk daerah, dari masyarakat untuk masyarakat,” jelasnya.
Bupati memaparkan, dari pusat perkantoran menuju bibir sungai sepanjang kurang lebih 2 kilometer telah dibuka dan dikerjakan Pemerintah Daerah, setelah menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 40-50 meter, terdapat jalan sepanjang 2,5 kilometer yang masuk dalam kawasan cagar alam.
Bupati berharap kawasan cagar alam tersebut dapat dialihfungsikan sebagai jalan akses menuju Kotabaru Daratan yang berada di Pulau Kalimantan.
Bupati menargetkan pembangunan pelabuhan ini dapat terealisasi sebelum akhir masa jabatannya. Untuk pembangunan pelabuhan telah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan direncanakan mendapat dukungan anggaran pada tahun 2028.
Di akhir paparannya, ia menegaskan, hal ini merupakan kebutuhan mendasar masyarakat Kabupaten Kotabaru dan meminta bantuan pemerintah pusat untuk memberikan dukungan.
Audiensi ini menjadi salah satu komitmen Bupati Kotabaru dalam memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam mendukung proses pembangunan infrastruktur pelabuhan, sehingga dapat menunjang konektivitas dan meningkatkan pelayanan transportasi sekaligus mendorong perkembangan pembangunan daerah menuju Kotabaru Hebat.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Kotabaru didampingi Kepala Bapperida, Kepala Dinas PUPR, Kepala Dinas Perhubungan, dan Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotabaru beserta jajaran staf, yang disambut langsung oleh Kasubid Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Kementerian Kehutanan RI, Yana Juhana.
